Oleh: Sitti Ramlah
Visi dan misi dalam mewujudkan realisasi ekonomi Islam bisa dilihat dari peran negara yang efektif sebagai mitra dan fasilitator adalah hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan publik.
Aktivitas manusia, khususnya penguasa, yang mengelola sejumlah harta negara untuk kepentingan publik dan kesejahteraan warga negara menjadi fokus dalam pengelolaan keuangan publik.
Keberhasilan dalam manajemen keuangan publik mencerminkan suksesnya penguasa dalam mengatur kekayaan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Dampak dari era globalisasi dan tantangan yang semakin nyata, sustainable economic development atau pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi prioritas utama bagi banyak negara.
Dalam konteks ini, keuangan publik Islam muncul sebagai pendekatan yang menarik dan relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keuangan publik Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam ynag melibatkan aspek-aspek sosial, lingkungan dan keadilan serta memberikan fokus pada keberlanjutan jangka panjang.
Keuangan publik Islam sendiri menurut Miftahul Huda (2018) dalam penelitiannya merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah.
Nilai-nilai Qurani semestinya juga menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara baik dalam upaya stabilitas dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ririn Tri Puspita Ningrum (2016), keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun dikelola oleh pemerintah. Keuangan publik Islam mencakup dua hal yaitu sektor penerimaan dan pengeluaran.
Adapun sektor penerimaan dari keuangan publik Islam antara lain: zakat, ushur, zakat fitrah, wakaf, amwal fadhla, nawaib, sedekah, dan khums. Sedangkan untuk sektor pengeluaran dari keuangan publik Islam adalah biaya pertahanan negara, penyaluran dana zakat dan ushur, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang negara, dan juga bantuan untuk musafir.
Hubungan keuangan publik Islam dengan sustainable economic development dapat dilihat dengan peran yang diberikan oleh keuangan publik Islam itu sendiri dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keuangan publik Islam dapat menjadi instrument yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Keuangan publik Islam memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam aspek lingkungan.
Prinsip-prinsip keuangan publik Islam yang dilandaskan pada syariah memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan lingkungan.
Adapun beberapa peran keuangan publik Islam dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam aspek lingkungan antara lain:
Pengelolaan keuangan yang berkelanjutan: Keuangan publik Islam mendorong pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan publik.
Investasi berkelanjutan: Keuangan publik Islam mendorong investasi yang berkelanjutan dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan. Investasi ini dapat meliputi sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan.
Pembiayaan proyek-proyek lingkungan: Keuangan publik Islam dapat memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek yang berfokus pada perlindungan lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan air, dan penghijauan.
Zakat dan sedekah: Keuangan publik Islam juga melibatkan praktik zakat dan sedekah, yang dapat digunakan untuk mendukung program-program lingkungan. Zakat dan sedekah dapat dialokasikan untuk penghijauan, pengelolaan air, dan proyek-proyek lingkungan lainnya.
Selain dalam aspek lingkungan, peran keuangan publik Islam dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan juga dapat dilihat dari aspek sosial, antara lain sebagai berikut:
Keadilan distributif: Keuangan publik Islam mendorong keadilan distributif dalam alokasi sumber daya ekonomi. Prinsip-prinsip seperti zakat, infak, dan sedekah memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi didistribusikan secara adil untuk mendukung kesejahteraan sosial.
Pemberdayaan ekonomi: Keuangan publik Islam juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip-prinsip seperti mudharabah (kemitraan) dan musharakah (kerjasama). Prinsip-prinsip ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan mempromosikan inklusi keuangan.
Penyediaan layanan sosial: Keuangan publik Islam dapat digunakan untuk membiayai penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau. Prinsip-prinsip keuangan publik Islam memastikan bahwa kebutuhan sosial masyarakat terpenuhi dengan adil dan berkelanjutan.
Pengentasan kemiskinan: Keuangan publik Islam juga berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui praktik zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.
Dengan demikian, keuangan publik Islam memiliki peran yang signifikan dalam sustainable economic development dengan mempertimbangkan aspek lingkungan serta sosial. Prinsip-prinsip keuangan publik Islam yang berlandaskan pada syariah memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, juga keadilan sosial, serta pembedayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara suistainable atau berkelanjutan dapat menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan publik.
