Luwu Utara, RADARBONE.FAJAR.CO.ID — Kepala daerah mempunyai tiga pertanggungjawaban dalam mengelola pemerintahan. Yang pertama kepada Pemerintah Pusat, kedua kepada DPRD, dan ketiga kepada masyarakat.
Untuk itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menegaskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus meningkat secara kualitas dari waktu ke waktu.
"Kegiatan penyusunan LPPD ini saya harap tidak sekadar rutinitas tahunan, tapi benar-benar apa adanya, lengkap dan akuntabel sehingga bisa menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Utara,” tegas Indah saat membuka kegiatan Penguatan Capaian LPPD, Pelaksanaan Coaching Clinic, dan Sosialisasi Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Kabupaten Luwu Utara T.A 2023, Kamis 1 Februari 2024.
Indah berharap, kualitas LPPD dari waktu ke waktu juga makin baik. Jadi, tidak sekadar memenuhi jadwal pelaporan yang sudah ditentukan. Akan tetapi disertai dengan data pendukung.
Bupati perempuan pertama di Sulsel ini mengingatkan, laporan yang dimuat dalam LPPD harus benar-benar menyertakan data pendukung. Sebab, tanpa data pendukung, maka bisa saja kegiatan dianggap tidak dilaksanakan.
“Perangkat daerah tidak bisa membebankan sepenuhnya LPPD ini ke bagian pemerintahan. Sebab, bagian pemerintahan bukan penyusun, hanya mengkompilasi. Yang menyusun adalah unit kerja. Untuk itu pimpinan perangkat daerah saya harap berkomitmen dalam penyediaan data, jangan memberi data sampah," tegas Indah.
Selain itu Indah juga berharap agar pengisian indikator dilakukan secara riil sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga data-data yang ditampilkan benar-benar menggambarkan keadaan yang ada.
Sementara itu, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otoda kemendagri, Imelda mengatakan LPPD menjadi inti dari semua laporan.
"2021 dan 2022 Luwu Utara pada posisi sedang dan walaupun tahun ini masih di posisi sedang tapi capaiannya cukup signifikan di 2,9. Kami berterima kasih karena ibu bupati menghadirkan langsung pimpinan perangkat daerah sebagai wujud dukungan dan komitmen," katanya.
"Saat ini kami mengajukan 17 kepala daerah berdasarkan hasil evaluasi LPPD yang diputuskan tim evaluasi nasional. Kami berharap ibu bupati bisa mencapai 10 besar untuk mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden RI," jelas Imelda.
