SINJAI, RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Sinjai setiap tahunnya terbilang fantastis. Tahun ini saja, anggaran perjalanan dinas Anggota DPRD Sinjai mencapai Rp5 miliar.
"kami mengelola anggaran sebesar 20an miliar lebih secara keseluruhan tahun ini dan terbagi beberapa kegiatan. Untuk belanja perjalanan dinas khususnyaanggota Dewan diperkirakan kurang lebih Rp4 miliar atau Rp5 miliar,"ungkap Sekwan DPRD Sinjai Lukman Fattah.
Diketahui Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai ditahun 2023 mengelola anggaran sebesar Rp26 Miliar lebih. Khusus untuk biaya perjalanan Dinasnya habiskan dana sebesar Rp 3.7 Miliar dengan sistem real cost.
Sedangkan untuk tahun ini 2024, anggaran perjalanan dinas DPRD Sinjai kurang lebih Rp 5 Miliar dengan sistem Lumpsum.
Pengamat ekonomi, Arkam menilai sangat rawan terjadinya praktik korupsi dari anggaran perjalanan dinas DPRD. Apalagi pembayarannya dilakukan dengan sistem Lumpsum.
Diketahui, sistem lumpsum merupakan bentuk sejumlah uang yang dibayarkan secara keseluruhan dalam satu pembayaran tunggal, tanpa adanya pembayaran tambahan atau pembayaran berkala dan bentuk dimodali lebih awal tanpa kontrol yang ketat dalam bentuk penggunaannya.
"Ini sih sangat rawan penyelewengan
Pembayaran biaya perjalanan dinas di muka dengan jumlah yang besar membuatnya menjadi rawan terhadap penyelewengan.Pasalnya,pengguna anggaran akan semakin memutar otak untuk dapat menggunakan uang tersebut seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan,"ungkapnya.
Kemudian diuraikan bahwa jika sistem real cost tentu berbeda dengan pembayaran secara angsuran atau melakukan reimbursement. Biaya yang dibayarkan akan lebih sesuai dengan pengeluarannya.
Dan dijelaskan lagi bahwa dalam sistem Lumpsum ini yang diterapkan DPRD Sinjai khsusnya dana Rp5 Miliar perjalanan Dinas itu akan menjadi lebih boros.
"Intinya sangat besar potensi permainan anggaran. Pasalnya, akan merasa memiliki uang yang cukup banyak dan jika tidak bisa melakukan budgeting dengan baik, uang tersebut dapat habis secara sia-sia dan tentu merugikan Negara"turup Arkam.
