RADARBONE.FAJAR.CO.ID--Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) pada Maret 2024. Berdasarkan kinerja APBN sampai Maret menunjukkan tren positif.
Sesuai laporan yang diterima dari KPPN Watampone, realisasi belanja negara sampai dengan periode 31 Maret 2024 mencapai Rp1,43 triliun atau 24,15 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,94 triliun.
Dimana realisasi dana belanja negara itu dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp304,14 miliar dari pagu Rp1,07 triliun. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 26,25 persen (year of year).
Realisasi belanja negara terbagi atas realisasi belanja pemerintah pusat (belanja satuan kerja kementerian/lembaga) sebesar Rp470,93 miliar atau 30,00% dari pagu anggaran sebesar Rp1,56 triliun. Selanjutnya belanja transfer ke daerah (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana transfer khusus, dana desa dan dana insentif fiskal) sebesar Rp963,89 miliar atau 22,04% dari pagu anggaran sebesar Rp4,37 triliun.
Realisasi belanja transfer ke daerah dengan rincian dana alokasi umum mencapai Rp685,47 miliar, dana bagi hasil Rp14,93 miliar, dana desa Rp150,67 miliar dan dana insentif fiskal Rp7,00 miliar.
Kepala KPPN Watampone Djoko Julianto mengungkapkan bahwa realsiasi belanja pemerintah pusat itu bukan hanya belanja pegawai juga belanja barang. Dimana realisasi belanja barang sudah mencapai Rp158,41 miliar dari pagu Rp438,36 miliar. "Realisasi belanja barang baru mencapai 36,14 persen," ujarnya.
Sementara realisasi belanja modal sudah tembus Rp2,62 miliar dari pagu Rp43,91 miliar atau realisasi 5,98 persen. Selanjutnya, belanja bantuan sosial dengan realisasi Rp5,75 miliar dari pagu Rp10,48 miliar.
Sementara realisasi TKD per kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPPN Watampone yakni Kabupaten Bone Rp500,82 miliar, Kabupaten Wajo Rp247,56 miliar, dan Kabupaten Soppeng Rp215,50 miliar.
Ia juga mengatakan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun anggaran 2024 telah disalurkan 100 persen untuk PNS, anggota TNI, dan Polri, demikian juga PPPK pada bulan Maret 2024 untuk 10.346 orang.
Ia juga menambahkan bahwa telah diterbitkan dispensasi secara terpusat untuk halaman III DIPA jenis belanja 51 dan 52 periode Maret 2024, untuk selanjutnya dapat dilakukan update paling lambat 22 April 2024.
Proses pelaporan capaian output tahun anggaran 2024 sudah dapat dilakukan meliputi pengisian target capaian output tahun anggaran 2024 serta proses capaian output bulanan untuk periode bulan Januari, Februari dan Maret 2024 paling lambat 30 April 2024.
Tingkat partisipasi satuan kerja dalam pelaksanaan digitalisasi pembayaran (digipay, KKP, CMS) masih rendah. Data digitalisasi pembayaran KKP, kata dia, sudah tembus 31 transaksi KKP, 9,764 transaksi CMS dan 68 transaksi digipay.
Olehnya satuan kerja (Satker) diminta untuk mengambil langkah strategis melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga tingkat partisipasi dapat meningkat pada periode triwulan II tahun 2024.
Begitu juga penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2024 telah dikucurkan kepada 419 desa dari 519 desa penerima. Pemda agar dapat melakukan percepatan penyaluran dana desa sehingga dapat disalurkan tepat waktu.
