LUWU UTARA, RADARBONE.FAJAR.CO.ID-- Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur menghadiri pencanangan pembangunan zona integritas menuju kawasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan sosialisasi pendataan registrasi (Regsosek) BPS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022.
Acara ini berlangsung di halaman Kantor BPS Luwu Utara, Senin, 22 Agustus 2022.
Kepala BPS Kab. Luwu Utara Dr. Ayub Parlin Ampulembang mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan deklarasi BPS Kabupaten Luwu Utara, yang memiliki komitmen kuat untuk menjadikan BPS Luwu Utara menjadi instansi yang berpredikat zona integritas, sebagai langkah awal dalam membentuk wilayah yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Kami juga berupaya untuk memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja," katanya.
Pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Kabupaten Luwu Utara, dimaksudkan untuk mendukung dan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan BPS Kabupaten Luwu Utara.
Wakil Bupati Luwu Utara Suaib Mansur
mengapresiasi jajaran BPS untuk pencanangan wilayah bebas korupsi atau WBM ini.
"Karena seperti yang kita ketahui 8 area perubahan reformasi birokrasi ujungnya adalah wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM," katanya.
Reformasi birokrasi tidak terbentuk hanya pada wilayah bebas korupsi saja, tetapi bebas korupsi menjadi modal kita untuk melayani
"Poin penting dari reformasi birokrasi adalah penguatan pelayanan, zona integritas menuju WBK dan WBBM itu panjang prosesnya," pungkasnya.
Kehadiran BPS kata wabup yang merupakan salah satu lembaga yang membantu pemerintah daerah mengambil kebijakan, sudah menjadi falsafah membangun tanpa data itu mahal.
"Dan kita harus berasumsi dan berpondasi pada semua kebijakan berdasarkan data. Terkait dengan data inilah BPS hadir, tidak ada instansi yang di akui atau instansi yang menjadi rujukan pemerintah adalah BPS," ucapnya.
BPS lanjut wabup juga banyak membantu pemda dalam menyusun program pengentasan kemiskinan.
"Angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS menjadi rujukan untuk mengintervensi sekaligus berusaha untuk keluar dari 3 besar kemiskinan disulsel," pungkasnya.
"PR terbesar kita adalah mengentaskan kemiskinan, ini adalah starting poin menuju kepada wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)," tambahnya.
*
