RADARBONE.FAJAR.CO.ID-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone diminta menata ulang SDM pegawai, baik itu PNS maupun PPPK. Terkhusus honorer. Ketua Komisi I DPRD Bone, Andi Akhiruddin mengaku miris. Politisi PDIP itu menegaskan, jumlah PPPK yang diangkat sudah sangat banyak namun disisi lain, jumlah honorer justru tidak berkurang.
"PPPK sudah banyak diangkat harusnya itu dibarengi dengan berkurangnya jumlah honorer. Faktanya coba dicek sekolah-sekolah, begitu gurunya diangkat PPPK kepsek langsung menggantinya lagi," ungkapnya kepada RADAR BONE, Senin 11 Desember 2023.
Itu kata dia terjadi, karena pemda memberikan kewenangan luar biasa kepada kepsek untuk bisa mengangkat tenaga non ASN. "Awalnya alasannya hanya ikut membantu tidak ada honor. Tetapi di tahun kedua, mulai menuntut gaji, ini yang menurut saya perlu ditata khususnya manajemen ASN," tegasnya.
Ia menyarankan agar pemda segera melakukan penataan SDM dengan benar sesuai regulasi. "Honorer baiknya ditata juga. Kita butuh tenaga non ASN sesuai kebutuhan OPD masing-masing yang sesuai anjab dan ABKnya. Mekanisme perpanjangan kontraknya perlu ditata dan yang terpenting, kepsek dicabut haknya untuk bisa tanda tangan perpanjangan kontrak tenaga guru. Saya harap BKPSDM lakukan fungsinya dengan baik," tegasnya.
Sayangnya, Kepala BKPSDM Bone yang berusaha dihubungi tak merespon saat hendak dikonfirmasi sekaitan hal tersebut.
*
*
